Bojonegoro - Semakin menipisnya lahan pertanian kini tak lagi menjadi kedala bagi warga Gayam di Bojonegoro. Peternakan bisa menjadi satu solusi
ekonomi yang tepat bagi masyarakat di Kecamatan Gayam, Kabupaten
Bojonegoro, Jawa Timur, dengan menyusutnya lahan pertanian akibat
tergerus proyek migas Banyuurip, Blok Cepu.
Praktisi peternakan Gayam, Mohamd Ja' i menjelaskan, pertanian dan peternakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat di wilayah Kecamatan Gayam. Berternak bagi masyarakat bukan sekadar bisnis, tapi kultur.
"Dulu setiap warga yang memiliki sawah pasti memiliki ternak," kata Ja'i kepada suarabanyuurip.com.
Namun dengan kepemilikan ternak yang hanya satu sampai tiga ekor per keluarga yang dimiliki masyarakat Gayam, menurut dia, secara ekonomi belum memberikan solusi.
"Kepemilikan ternak paling tidak di atas sepuluh ekor itu baru bisa dijadikan solusi ekonomi," ucapnya.
Dengan menyusutnya lahan pertanian akibat proyek migas merupakan sesuatu yang kontradiktif untuk mengembangkan peternakan. Sehingga diperlukan peningkatan sumber daya peternak agar dapat menerapkan teknologi maupun tata kelola dalam mengelola sepuluh ekor.
"Dibutuhkan edukasi secara terus menerus. Selain itu juga support anggaran. Semua pihak harapan kami, corporate melihat itu sebagai solusi di tengah himpitan kondisi berkurangnya lahan di wilayah Gayam ini," tutur pengelola Kandang Belajar Sapi Rakyat (KBSR) itu.
Menurut Ja'i masalah ini bisa menjadi kajian yang menarik bila pihak-pihak terkait mendorongnya menjadi solusi dan trobosan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Selama ini peternak di sini menganggap sapi adalah raja kaya atau celengan, sehingga orientasi ke bisnis masih jauh dari harapan," ungkapnya.
Kepala Desa Gayam, Winto mendukung jika peternakan dijadikan solusi ekonomi bagi masyarakat di wilayah Gayam, terutama pemilik lahan yang tanahnya dibebaskan untuk proyek Banyuurip. Karena sebagian besar uang penjualan lahan telah dihabiskan masyarakat untuk kebutuhan konsumtif.
"Ini sebuah solusi bagus. Karena akan memberikan wadah bagi eks pemilik lahan agar memiliki sumber pendapatan," sambung Winto.
Untuk mewujudkan itu diperlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, kecamatan dan operator melalui program pemberdayaan bidang peternakan bagi eks pemilik lahan. Mulai dari teknologi pakan maupun pengelolaanya.
"Ini harapan kami kedepan," pungkas Winto.(suko- http://www.suarabanyuurip.com)
Praktisi peternakan Gayam, Mohamd Ja' i menjelaskan, pertanian dan peternakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat di wilayah Kecamatan Gayam. Berternak bagi masyarakat bukan sekadar bisnis, tapi kultur.
"Dulu setiap warga yang memiliki sawah pasti memiliki ternak," kata Ja'i kepada suarabanyuurip.com.
Namun dengan kepemilikan ternak yang hanya satu sampai tiga ekor per keluarga yang dimiliki masyarakat Gayam, menurut dia, secara ekonomi belum memberikan solusi.
"Kepemilikan ternak paling tidak di atas sepuluh ekor itu baru bisa dijadikan solusi ekonomi," ucapnya.
Dengan menyusutnya lahan pertanian akibat proyek migas merupakan sesuatu yang kontradiktif untuk mengembangkan peternakan. Sehingga diperlukan peningkatan sumber daya peternak agar dapat menerapkan teknologi maupun tata kelola dalam mengelola sepuluh ekor.
"Dibutuhkan edukasi secara terus menerus. Selain itu juga support anggaran. Semua pihak harapan kami, corporate melihat itu sebagai solusi di tengah himpitan kondisi berkurangnya lahan di wilayah Gayam ini," tutur pengelola Kandang Belajar Sapi Rakyat (KBSR) itu.
Menurut Ja'i masalah ini bisa menjadi kajian yang menarik bila pihak-pihak terkait mendorongnya menjadi solusi dan trobosan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Selama ini peternak di sini menganggap sapi adalah raja kaya atau celengan, sehingga orientasi ke bisnis masih jauh dari harapan," ungkapnya.
Kepala Desa Gayam, Winto mendukung jika peternakan dijadikan solusi ekonomi bagi masyarakat di wilayah Gayam, terutama pemilik lahan yang tanahnya dibebaskan untuk proyek Banyuurip. Karena sebagian besar uang penjualan lahan telah dihabiskan masyarakat untuk kebutuhan konsumtif.
"Ini sebuah solusi bagus. Karena akan memberikan wadah bagi eks pemilik lahan agar memiliki sumber pendapatan," sambung Winto.
Untuk mewujudkan itu diperlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, kecamatan dan operator melalui program pemberdayaan bidang peternakan bagi eks pemilik lahan. Mulai dari teknologi pakan maupun pengelolaanya.
"Ini harapan kami kedepan," pungkas Winto.(suko- http://www.suarabanyuurip.com)